Jakarta, JENDELASERAM.COM — Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri sambangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari, Jakarta pada Selasa (17/11/2025).
Kehadiran Bupati SBT bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan SBT Surahman dan Sekretaris Dinas Perikanan SBT Abdul Gafur Rumagia itu untuk menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Lotharia Latif.
Alkatiri dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang potensi perikanan dan rencana pengembangan daerah yang dipimpinnya bersama Wakilnya M. Miftah Thoha R. Wattinena.
“Potensi perikanan tangkap di SBR sangat besar, tapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” ucap Alkatiri.
Alkatiri mengungkapkan, saat ini nelayan SBT masih menggunakan alat tangkap sederhana dengan sistem hanya satu hari melaut dan kembali.
“Armada tangkap dari nelayan SBT masih menggunakan alat tangkap sederhana dengan sistem hanya satu hari melaut dan kembali (one the fishing day),” ungkapnya.
Dirinya menuturkan, ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah di SBT, seperti pelabuhan perikanan dan codtorage, tapi saat ini tak dapat dimanfaatkan karena dalam kondisi rusak.
Untuk itu, dia sangat berharap agar KKP dapat membantu membantu Pemerintah Daerah (Pemda) SBT dalam memanfaatkan potensi perikanan secara optimal dengan bantuan alat tangkap modern dan revitalisasi sarana dan prasarana perikanan yang ada di SBT.
“Kabupaten SBT telah mengajukan 6 kampung nelayan merah putih kepada KKP, Pemkab SBT sangat berharap agar usulan 6 KNMP mendapat perhatian khusus dari KKP,” harapnya.
Sementara itu, Dirjen Penangkapan Tangkap Lotharia Latif menyambut baik usulan 6 KNMP dan mengapresiasi inisiatif Pemkab SBT yang telah berkomitmen penuh mendukung program-program strategis KKP.
“Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada program besar Presiden Prabowo Subianto yaitu program kampung nelayan merah putih,” tuturnya.
Dia mengakui, pada 2026 mendatang KKP menyiapkan kuota KNMP ini sebanyak 1000, saat ini yang sudah tercover melalui anggaran sudah mencapai 250.
Pihaknya mengungkapkan, dari data mereka, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah mengusulkan KNMP kepada pemerintah pusat, sehingga usulan KNMP ini akan dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan bersama tim terkait, seiring dengan upaya mempercepat pembangunan sektor perikanan di SBT.
“Yang perlu diperhatikan dari program KNMP adalah, program ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan agar bisa lebih sejahtera,” ungkapnya. (JS-02)
Discussion about this post