Diduga Hina Bupati SBT, Diskominfo Lacak Pemilik Akun Facebook Informasi Seram Bagian Timur

Bula, JENDELASERAM.COM — Akun facebook Informasi Seram Bagian Timur diduga menghina Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri.

Penghinaan melalui status facebook yang menyebut Fachri Husni Alkatiri seperti anjing liar itu kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat setempat.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SBT Mustaffa Kella dalam konfrensi pers di Bula pada Kamis (07/05/2026) menuturkan, Diskominfo saat ini sedang menyikapi tindakan tidak beradab itu.

Kella menyebut, langkah yang telah dilakukan yakni melakukan pelacakan terhadap akun tersebut dan melaporkan akun tersebut secara resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

“Kami menyikapi ini dengan melakukan tracking terkait akun yang berlangkutan. Sampai saat ini hasilnya sudah mencapai titik ada indikasi. Terus langkah dari Kepala Dinas juga telah melaporkan akun tersebut ke Kementerian Komdigi untuk mengidentifikasi dan melacak akun tersebut,” tutur Kella.

Dia berujar, Pemerintah Daerah (Pemda) SBT sama sekali tidak alergi dengan kritikan. Terbukti bahwa di banyak kesempatan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri menyampaikan sikap membuka diri untuk dikritisi.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta yang akurat, bukan faktor ketidaksukaan dan fitnah.

ADVERTISEMENT

“Pada intinya, Pemerintah Daerah tidak alergi terhadap yang namanya kritik. Di beberapa momen, Pak Fachri Husni Alkatiri juga sempat menyampaikan, Pemerintah Daerah tidak anti kritik. Hanya saja kritik yang berdasarkan data, jangan kritik yang berdasarkan ketidaksukaan atau emosional,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, kritik ini bisa dimanfaatkan Pemda sebagai spion untuk mengoreksi diri, mamun penyampaiannya harus sesuai koridor, dengan memilih cara penyampaian dan kosa kata yang baik, sehingga tidak mengarah pada hinaan.

“Kritik itu bagus, menjadi spion untuk Pemerintah Daerah mengoreksi segala bentuk aktivitas dan pembangunan di negeri. Hanya saja lagi-lagi kritik yang berbasis data dan diutamakan kritik yang normal, dengan bahasa yang enak didengar,” tambahnya. (JS-02)