Bula, JENDELASERAM.COM — Wakil Bupati (Wabup) Seram Bagian Timur (SBT) M. Miftah Thoha R. Wattimena menegaskan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diselenggarakan Kantor Pertanahan SBT memiliki makna yang sangat strategis.
Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di SBT.
“Rapat koordinasi ini memiliki makna yang strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di bumi Ita Wotu Nusa,” tegas Wattimena saat membuka Rakor GTRA di Aula Hotel Mutiara Bula pada Rabu (15/07/2026).
Wattimena mengatakan, tema penguatan lintas sektor melalui optimalisasi GTRA dalam percepatan reforma agraria berbasis penataan aset dan akses melalui pengembangan kampung reforma agraria merupakan komitmen nyata bahwa keberhasilan reforma agraria hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan integrasi seluruh pemangku kepentingan.
Dia berujar, reforma agraria bukan hanya sekedar pembagian sertifikat tanah, lebih dari itu, ini adalah upaya menyeluruh dalam menciptakan keadilan penguasaan tanah, memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi kemiskinan, membuka kepastian usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dirinya menambahkan, melalui pendekatan penataan aset, masyarakat kita memperoleh kepastian hak atas tanahnya. Kemudian melalui penataan akses, masyarakat kita didorong dan dibantu untuk memperoleh dukungan permodalan, pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, akses pemasaran, serta infrastruktur pendukung.
“Dengan demikian, tanah yang dimiliki benar-benar produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Gerindra SBT ini menuturkan, pengembangan kampung reforma agraria menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif dan berdaya saing.
Untuk itu, dia berharap kepada seluruh perangkat daerah, kantor pertanahan, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, serta seluruh mitra pembangunan agar dapat memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Saya juga mengajak seluruh anggota GTRA agar terus meningkatkan koordinasi, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan secara objektif dan transparan, serta memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pintanya (JS-01)
Discussion about this post