Bula, JENDELASERAM.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) berhasil mengusulkan SD Muhammadiyah Tobo, Kecamatan Werinama masuk dalam program revitalisasi satuan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus).
Saat ini, sekolah yang bernaung di bawah yayasan Muhammadiyah itu telah direnovasi kembali melalui program revitalisasi satuan pendidikan.
Anggota DPRD SBT, Idrus Wakano kepada wartawan di Bula pada Jumat (28/08/2026) menuturkan, sebagai wakil rakyat sekaligus anak Negeri Tobo, dia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab SBT.
Wakano sangat menyambut baik langkah Pemkab SBT yang telah memperjuangkan SD Muhammadiyah Tobo sebagai salah satu lokus penerima bantuan revitalisasi satuan pendidikan.
“Sebagai DPRD dan sebagai anak negeri di Tobo, kita mengapresiasi dan menyambut baik langkah pemerintah daerah yang menetapkan SD Muhammadiyah Tobo masuk sebagai salah satu lukus penerima pembangunan dan rehabilitasi sekolah melalui dana revitalisasi pendidikan dari Kemendikdasmen,” tutur Wakano.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku, dalam beberapa kesempatan rapat paripurna maupun rapat kerja DPRD, dia terus menyuarakan soal SD Muhammadiyah Tobo ini.
Beruntung kata dia, hasil dari suara rakyat itu telah direspon oleh Pemkab SBT melalui usulan revitalisasi satuan pendidikan, sehingga sekolah tersebut kini sudah mulai dilakukan pembangunan.
“Di beberapa kali paripurna, di forum resmi maupun tidak resmi, bisa saya sampaikan ke Bupati soal SD Muhammadiyah Tobo. Dari sisi fisik pembangunan memang butuh perhatian serius, nah saat ini lagi dalam tahap pembangunan,” akuinya.
Sekretaris PPP SBT ini mengungkapkan, program revitalisasi satuan pendidikan ini sangat penting dan membantu daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Menurutnya, dengan situasi keuangan daerah saat ini, Pemkab SBT mengambil star lewat program revitalisasi satuan pendidikan untuk membangun infrastruktur pendidikan, termasuk ke wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
“Pentingnya revitalisasi sekolah di saat kita punya anggaran daerah yang terkuras karena efisiensi, tapi ada program nasional yang tetap memberikan dampak baik terhadap pembangunan sekolah di SBT. Itu menjadi satu faktor bahwa ada perhatian serius dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T, Tobo ini masuk daerah 3T, tidak punya akses jalan, listrik baru saja masuk,” ungkapnya.
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini membeberkan, setelah bangunan sekolah direvitalisasi, problem lain yang harus dikawal yakni ketersediaan guru di SD Muhammadiyah Tobo.
Pasalya, selama ini hanya ada dua orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di sekolah tersebut.
“Setelah ini saya akan sampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini pak Bupati untuk penempatan jumlah guru yang tersedia di SD Muhammadiyah Tobo. Sampai saat ini PNS cuman dua, belum ada PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu di sana,” bebernya.
Anggota Komisi I DPRD SBT ini meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) SBT dapat mendistribusikan guru-guru untuk mengisi kekosongan guru.
Langkah konkrit yang ditawarkan yakni guru-guru PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu yang dianggap menumpuk pada sekolah-sekolah di Kecamatan Werinama dapat diatur kembali untuk mendistribusikan sebagian ke SD Muhammadiyah Tobo.
“Ada sejumlah sekolah yang terjadi penumpukan guru di Kecamatan Werinama, mungkin bisa diatur supaya Tobo juga bisa mendapatkan guru, agar proses belajar mengajar bisa berjalan baik,” pintanya (JS-01)
Discussion about this post