Ambon, JENDELASERAM.COM — Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Maluku.
Kunker Koordinator Komisi I DPRD SBT Risman Sibualamo bersama Ketua Komisi I DPRD SBT Abdul Azis Yanlua dan anggota pada Rabu kemarin itu untuk menemui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku.
Koordinator Komisi I DPRD SBT Risman Sibualamo dihubungi pada Kamis (14/10/2026) mengungkapkan, Kunker mereka itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Azis Sangkala dan semua anggota Banggar DPRD Maluku.
Sibualamo mengaku, kehadiran mereka itu untuk meminta kebijakan fiskal APBD Provinsi melalui Dana Pinjaman Daerah dan Bantuan Tak Terduga (BTT) bisa diarahkan ke SBT yang sedang dilanda kekeringan, krisis air besih, kebakaran dan kabut asap akhir-akhir ini.
“Kemarin tanggal 13 Oktober, kunjungan Komisi 1 ke DPRD Provinsi Maluku. Pertemuan yang dilaksanakan pada jam 11 di DPRD Maluku bersama pimpinan dan anggota Banggar terkait dengan dua hal. Yang pertama, pinjaman daerah provinsi dan yang kedua, masalah BBT. Kita juga menyikapi terkait dengan fenomena El Nino di SBT, mulai dari masalah kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta krisis air bersih,” ungkap Sibualamo.
Ketua DPRD SBT ini menceritakan, beberapa waktu lalu publik telah kejutkan dengan informasi terkait Kabupaten SBT dan Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak kebagian anggaran dari pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dia menuturkan, lewat pertemuan dengan Banggar DPRD Provinsi Maluku itu, mereka mendapatkan informasi bahwa skema pinjaman yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku itu ada pada PT SMI dan Bank Maluku-Malut.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) SBT ini menandaskan, SBT akan kebagian anggaran melalui skema pinjaman daerah pada Bank Maluku-Malut.
“Sesungguhnya pinjaman itu ada dua skema. Yang pertama di SMI dan yang kedua di Bank Maluku-Maluku Utara. Skema yang kedua itu SBT dan Aru pun mendapatkan bagian,” bebernya.
Ia membeberkan, lewat pinjaman Bank Maluku-Malut itu, Kabupaten SBT akan mendapatkan kucuran anggaran kurang lebih Rp 7 miliar.
“Kurang lebih yang disampaikan kemarin ke kita itu ada 7 miliar yang difokuskan untuk jalan di Pulau Gorom. Itu di luar Pokir anggota DPRD Provinsi dari Dapil SBT dan yang disampaikan juga mungkin dari dinas terkait juga ada, tapi belum terbaca.
Dalam pertemuan tersebut tambah dia, Ketua Komisi I DPRD SBT bersama rekan-rekan anggota juga mendesak pertanggungjawaban pihak-pihak terkait dalam masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di SBT.
Sebagai tindaklanjut dari pertemuan itu, hari ini pimpinan dan gabungan komisi di DPRD Provinsi menggelar rapat dengan mitra terkait untuk membahas lebih serius.
“Ketua komisi dan teman-teman juga mendesak kaitannya dengan kebakaran hutan yang menjadi tanggungjawab provinsi dan pusat. Misalnya kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan juga produksi. Alhamdulillah hari ini pimpinan dan gabungan Komisi menggelar rapat dengan OPD terkait, yang disampaikan tadi melalui Wakil Ketua terhadap dengan penyampaian yang disampaikan oleh Komisi 1 DPRD SBT kemarin,” tambahnya.
Mewakili masyarakat SBT, dia bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD SBT menyampaikan terimakasih kepada Banggar DPRD Provinsi Maluku yang telah menunjukkan keberpihakan anggaran ke Kabupaten SBT.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD SBT menyampaikan terimakasih kepada Badan Anggaran Provinsi Maluku yang berjibaku untuk memperjuangkan, sehingga hari ini SBT dan beberapa kabupaten/kota di Meluku bisa dikatakan bahwa mendapat porsi yang sama. Ini perjuangan dari Banggar Provinsi Meluku,” tutupnya (JS-01)
Discussion about this post