Bula, JENDELASERAM.COM — Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat membahas tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Gelar Pendapat (RDP) yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD SBT pada Rabu (28/10/2026) pagi.
Ketua Komisi II DPRD SBT Husin Rumadan kepada wartawan menjelaskan, RDP ini menghadirkan Dinas Perikanan SBT, Dinas Ketahanan Pangan SBT serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) SBT yang menjadi mitra kerja mereka di daerah.
Rumadan mengungkapkan, rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Rapat hari ini komisi 2 dengan Dinas Perikanan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperindag. Rapat ini adalah evaluasi terhadap program PSN, hubungannya dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini tengah dan sedang berlangsung pembangunannya, kemudian Dinas Ketahanan Pangan terhadap MBG maupun Koperasi Merah Putih,” ungkap Rumadan.
Dia menilai, tiga PSN yang menjadi program pemerintah pusat ini sangat berdampak bagi daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Untuk itu, kesempatan rapat tersebut mereka ingin mendengar langsung kesiapan Pemkab SBT dalam menjemput program dari pemerintah pusat itu.
“Kebetulan saja 3 OPD ini bermitra dengan komisi 2, kami berkepentingan untuk melihat, mendengarkan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menjemput program-program pemerintah pusat itu, baik dari data maupun dukungan pemerintah, dukungan masyarakat,” ucapnya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) SBT ini menuturkan, dari paparan Kepala Dinas Perikanan SBT Surahman menyampaikan bahwa tahun ini SBT mendapat jatah KNMP sebanyak 22 titik.
Dengan potensi yang ada, dia mendorong agar Dinas Perikanan SBT terus memperjuangkan kuota ini di tahun-tahun mendatang, sehingga bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
“Dilaporkan ada kurang lebih 22 kampung nelayan yang dibangun tahun ini, dan anggarannya berkisar di antara 18 sampai 20 miliar per kampung. Ini lokasi di desa, maka sudah tentu saja ini sangat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” tuturnya.
Wakil rakyat asal Kecamatan Werinama ini juga mendorong agar program MBG yang baru berjalan pada sejumlah titik di Kecamatan Bula, Bula Barat, Teluk Waru dan Seram Timur itu bisa dibangun di wilayah lain seperti Kesui, Teor, Kilmuri dan wilayah lainnya.
“Begitupun terhadap MBG, kami mendorong untuk secepatnya, sesegera mungkin kiranya SPPG ini dibangun di wilayah 3T, di wilayah Teor, Kesui, maupun di Seram Laut, sehingga rasa keadilan dan program ini bisa menyentuh anak-anak kita yang sedang belajar di sana,“ tutupnya (JS-01)
Discussion about this post