Jakarta, JENDELASERAM.COM — Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat kemarin.
Kehadiran mereka untuk mempresure atau memberikan tekanan kepada Kemendagri terkait usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk penambahan satu unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar).
Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua dalam keterangannya mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Kemendagri mengakui bahwa proposal usulan Pemkab SBT sudah diterima.
“Komisi I DPRD SBT konsultasi Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, kaitan dengan presure penambahan Armada Damkar. Kebetulan karena penjelasan dari Direktur Sarana Prasarana bahwa proposal dari pemerintah daerah lewat Dinas Damkar sudah masuk,” ungkap Yanlua.
Yanlua menambahkan, setelah diterima proposal usulan tersebut, Kemendagri akan melakukan Tindak Lanjut Audit (TLA) dan mempertimbangkan skala prioritas.
Apalagi saat ini kata dia, ada sekitar 130 proposal usulan bantuan mobil Damkar dari daerah-daerah yang telah diterima Kemendagri.
Dia mengaku, lewat pertemuan itu, Komisi I DPRD SBT menyampaikan kondisi objektif daerah di tengah fenoma el-nino saat ini yang mengakibatkan bencana kebakaran mencapai kurang lebih 131 hektar lahan produksi masyarakat di SBT terbakar habis.
“Kami menyampaikan kondisi objektif daerah dengan dampak El Nino yang mengakibatkan kebakaran kurang lebih 131 hektare lahan produksi masyarakat yang terbakar habis,” akuinya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan SBT ini berujar, pihak Kemendagri sangat merespon baik setelah mendapatkan penjelasan tambahan dari Komisi I DPRD SBT.
Anggota DPRD SBT dua periode ini mengatakan, Kemendagri hanya membutuhkan kesediaan Pemkab SBT untuk menyiapkan anggaran pengiriman dan anggaran prakondisi.
“Alhamdulillah direspon baik oleh Kementerian. Mereka hanya butuh supply pemerintah daerah untuk anggaran pengiriman dan anggaran prakondisi. Karena Damkar itu mobil produksi dari Korea, tentu dia punya nama-nama masih dalam tulisan Korea semua. Jadi mereka butuh anggaran APBD (untuk mobilisasi kemudian prakondisi,” ujarnya.
Wakil rakyat asal Kecamatan Siwalalat ini menegaskan, jika Pemkab SBT sudah menyiapkan anggaran yang dibutuhkan, pada 2027 mendatang SBT sudah bisa memiliki penambahan jumlah armada Damkar.
“Kalau anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, maka tentu di tahun berikut ini kita sudah bisa mendapatkan mobil Damkar,” tutupnya (JS-01)
Discussion about this post