Bula, JENDELASERAM.COM — Keterbatasan akses menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelajar di Dusun Wolok, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam mengakses pendidikan pada sekolah induk SD Negeri 8 Kilmury di Desa Undur.
Kondisi ini yang melatari pihak sekolah dan masyarakat setempat mendirikan kelas filial untuk menampung para pelajar dari Dusun Wolok yang tidak bisa menjangkau sekolah induk saat terjadi musim hujan yang menyebabkan banjir pada dua sungai yang terbentang diantara Dusun Wolok dan Desa Undur.
Anggota DPRD SBT dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Idrus Wakano ikut merespon kondisi yang dialami para pelajar di Dusun Wolok.
Wakano sangat mengapresiasi semangat siswa-siswi SD Negeri 8 Kilmury asal Dusun Wolok yang setiap saat menghadapi kondisi akses yang sulit menuju sekolah induk di Desa Undur.
“Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap masyarakat yang ada di Dusun Wolok, terutama adik-adik siswa SD 8 Kilmury yang berasal dari Wolok. Kita mengapresiasi betul semangat mereka yang antusias terhadap pendidikan,” ucap Wakano kepada wartawan melalui telepon WhatsApp pada Jumat (28/08/2026).
Sekretaris DPC PPP SBT ini sangat memaklumi kondisi yang dihadapi pelajar di Dusun Wolok, namun kata dia, pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak untuk membangun sekolah baru karena keterbatasan jumlah siswa dan syarat lain.
“Kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk membangun sekolah baru di sana. Jangan lupa bahwa pembangunan sekolah baru itu butuh jumlah siswa yang memenuhi syarat untuk dibangun,” katanya.
Wakil rakyat ini menjelaskan, pada beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kondisi bangunan kelas filial yang turut menjadi magnet untuk menghadirkan pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kantor Staf Presiden di SBT.
Menurutnya, kehadiran kelas filial itu merupakan respon situasional terhadap kondisi alam yang tidak memungkinkan para pelajar dapat menjangkau sekolah induk dari SD 8 Kilmury tersebut.
“Ada tuntutan dari masyarakat sampai tim dari staf kepresidenan dan tim dari kemdikdasmen ke sana, benar. Yang disampaikan itu menurut saya situasional karena saat itu terjadi hujan dan banjir, sehingga harus ada kelas filial,” jelasnya.
Dia juga menyentil diskursus terkait kondisi kelas filial yang dikaitkan dengan pengalihan anggaran revitalisasi ke sekolah induk di Desa Undur.
Anggota Komisi I ini berujar, hal ini menjadi urusan teknis pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Bagi dia, yang harus dipikirkan saat ini bagaimana akses dari Dusun Wolok ke sekolah induk di Desa Undur.
Karena itu, dia mendorong Pemkab SBT untuk membuka akses melalui pembangunan jembatan darurat pada sungai-sungai yang membentang antara Dusun Wolok dan Desa Undur, sehingga para pelajar tidak lagi kesulitan menjangkau pendidikan di sekolah induk.
“Persoalannya sebenarnya ada pada kondisi geografis yang saat hujan terjadi banjir siswa tidak bisa ke sekolah. Sebagai anggota DPRD dan tim anggaran DPRD, kita mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat, minimal ada jembatan darurat sehingga mempermudah aksebilitas siswa ke sekolah dan pulang sekolah,” ujarnya (JS-01)
Discussion about this post