Oleh : Ahmad Mony
(Pemerhati Masyarakat Adat & Founder Ruang Lestari Indonesia)
Kemiskinan masih menjadi isu utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini dibuktikan dengan adanya pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin RI) yang saat ini dikomandoi oleh Budiman Sudjatmiko, politisi dan aktifis yang konsen pada isu-isu kemiskinan, buruh, agraria dan industrialisasi pedesaan.
Melalui BP Taskin, Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem (0 persen) pada tahun 2026.
Sementara itu, target penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan (termasuk kemiskinan moderat) diproyeksikan turun ke angka 6,5–7,5% pada 2026 dan menargetkan maksimal 5% pada tahun 2029.
Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Maluku, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri menyempatkan waktu bertemu dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko.
Terdapat 5 daerah di Maluku yang masuk kategori Daerah Tertinggal berdasarkan Perpres 12 Tahun 2025, salah satunya Kabupaten SBT dengan tingkat kemiskinan di atas 20% dibanding rata-rata provinsi Maluku sebesar 16,05% dan rata-rata nasional sebesar 11,34% (data BPS, 2024).
Salah satu pendekatan percepatan pengentasan kemiskinan adalah Investasi dan industrialisasi/hilirisasi sumberdaya alam. Maluku Utara adalah model pengentasan kemiskinan dengan pendekatan di atas. Sejak kehadiran IWIP (Indonesia Weda Industrial Park) dan hilirisasi sumberdaya langsung mencatat pertumbuhan ekonomi fantastis serta penurunan angka kemiskinan.
Pada tahun 2025 Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat pesat sebesar 34,17% yang didorong oleh industri pengolahan nikel dan hilirisasi di Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Selatan (Halsel).
Kinerja ekonomi menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025. Sementara angka kemiskinan turun dari 8,47 pada 2015 (sebelum hilirisasi) menjadi 4,24% pada 2019 saat IWIP mulai beroperasi tahun 2018.
Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa perlahan, namun pasti membuka jalan ke arah masuknya investasi di Maluku dan proyek hilirisasi sumberdaya alam.
Dua proyek hilirisasi yang sedang fokus digarap adalah Proyek Hilirisasi Sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Proyek Hilirisasi Kelapa Dalam di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Gayung bersambut, Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko siap pasang badan untuk mengakselerasi kedua PSN lintas kementeria/lembaga untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan di Maluku.
Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri menyambut baik political will BP Taskin dan telah menyerahkan beberapa dokumen terkait Proyek Hilirisasi Sagu di Kabupaten SBT.
Bupati SBT berharap Hilirisasi Sagu dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Discussion about this post