Bula, JENDELASERAM.COM — Komisi III DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) selama dua hari melakukan rapat evaluasi semester pertama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 bersama mitra komisi III DPRD setempat.
Pantauan media ini di Kantor DPRD setempat pada Kamis (04/06/2026), rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD SBT sejak rabu kemarin itu berlangsung hingga sore tadi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD SBT Fadli Salim Elbetan kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi tersebut menuturkan, dalam sela-sela rapat itu, Komisi III DPRD SBT menemukan dalam penyerapan anggaran dalam laporan realisasi pada hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah.
“Di sela-sela rapat itu, komisi tiga menemukan hampir semua SKPD untuk penyerapan dalam laporan realisasi belum sampai 50 persen,” tutur Elbetan.
Elbetan membeberkan, realisasi anggaran semester pertama pada OPD-OPD itu bervariasi, ada yang capaiannya baru mencapai 31 hingga 40 persen, bahkan ada yang baru 25 persen.
Meski demikian kata dia, Komisi III DPRD SBT memaklumi kondisi pada beberapa OPD yang program dan kegiatannya harus membuthkan waktu karena tahapan proses tender yang belum terlaksana.
“Ada SKPD yang memang baru 31 persen, ada SKPD yang masih 25 persen. Akibat itu berpengaruh terhadap situasi pelaporan dan realisasi yang ada,” bebernya.
Dia menilai, penyerapan anggaran dari masing-masing OPD yang belum maksimal itu berdampak langsung pada kesenjangan ekonomi masyarakat di daerah ini.
“Situasi masyarakat SBT hari ini, untuk masalah kesenjangan ekonomi dampaknya cukup luar biasa. Ini akibat dari penyerapan anggaran belanja kita dari masing-masing SKPD ini belum maksimal,” ucapnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menegaskan bahwa dengan situasi daerah saat ini tidak bisa hanya dialamatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam tugas pengawasan juga ikut bertanggungjawab terhadap situasi dan keadaan ekonomi masyarakat SBT.
“Situasi ini akan kita perbarui bersama, karena apapun yang terjadi, situasi ekonomi sulit hari ini pun menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah tidak bertanggungjawab sendiri, tapi DPRD juga harus bertanggungjawab terhadap situasi dan keadaan ekonomi kita pada hari ini,” tegasnya (JS-02)
Discussion about this post