Bula, JENDELASERAM.COM — Sejumlah OKP dan LSM di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT pada Kamis (29/10/2026).
Aksi yang dilakukan KNPI SBT, IMM SBT, PMII SBT, KAMMI SBT, Gerakan Pemuda Marhaen SBT, Tabulik Institut dan LMND SBT ini diterima langsung oleh Kepala Kejari SBT Ilham Wahdini.
Koordinator Lapangan, Ikbal Wattimena dalam keterangannya mengungkapkan, aksi demonstrasi kali ini mereka tidak melibatkan anggota dari masing-masing organisasi yang tergabung.
Wattimena berujar, kehadiran para pimpinan organisasi dalam aksi ini hanya mempertegas substansi dari gerakan yang dilakukan melalui poin tuntutan yang sudah diserahkan kepada pihak Kejari setempat.
“Hanya para pimpinan OKP dan LSM saja yang hadir dalam aksi ini, tanpa mendatangkan anggota-anggota. Karena kami ingin menunjukkan bahwa sunstansi aksi ini ada pada poin-poin tuntutannya, bukan mengandalkan massa untuk mendesak piihak kejaksaan,” ungkap Wattimena.
Mantan Ketua LMND SBT ini menambahkan, kehadiran mereka pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik dugaan program revitalisasi satuan pendidikan di SBT.
Dia menegaskan, sebagai aktivis, mereka sangat mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan fungsinya secara profesional, transparan dan objektif terhadap semua perkara, termasuk perkara revitalisasi satuan pendidikan di daerah ini.
Meski demikian, mereka juga sangat mengutuk keras intervensi atau desakan oleh pihak manapun terhadap APH dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani saat ini.
“Kami mendukung APH menjalankan fungsinya secara profesional, transparan dan objektif terhadap semua perkara, termasuk perkara revitalisasi satuan pendidikan di SBT. Kami juga mengutuk keras intervensi atau desakan oleh pihak manapun terhadap APH,” tegasnya.
Ia mengatakan, polemik program revitalisasi satuan pendidikan yang dilakukan pihak tertentu saat ini seakan-akan mengkonfirmasi bahwa program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pendidikan di SBT gagal total.
Padahal, dari hasil penelusuran yang mereka lakukan, semua pekerjaan fisik di lapangan berjalan dengan lancar.
“Semua pekerjaan berjalan lancar dan program ini sangat membantu daerah ini. Demi dan untuk penyelamatan pendidikan di negeri ini, maka membutuhkan sinergitas smua pihak, termasuk kejaksaan,” katanya.
Demi menjaga stabilitas sosial masyarakat di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini, dia menghimbau kepada semua pihak agar berhenti untuk melakukan politisasi isu revitalisasi satuan pendidikan yang akan berimplikasi terhadap kelancaran program tersebut di SBT.
“Kami menghimbau kepada semua pihak, stop politisasi isu revitalisasi satuan pendidikan di SBT. Kabupaten SBT sangat membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui program prioritas Presiden Prabowo,” imbaunya (JS-01)
Discussion about this post