Bula, JENDELASERAM.COM — Sebanyak 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori mandiri di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sudah beroperasi.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT, Nofel Alkatiri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD SBT pada Rabu (28/10/2026).
Alkatiri merincikan, dari 6 SPPG mandiri itu, 3 unit dapur MBG berlokasi di Kecamatan Bula, 1 unit di Kecamatan Teluk Waru, 1 unit di Kecamatan Bula Barat dan 1 unit lainnya di Kecamatan Seram Timur.
“Alhamdulillah yang sudah beroperasi selama ini adalah SPPG mandiri, jumlahnya sebanyak 6 SPPG. Dari 6 SPPG ini 3 di Kecamatan Bula, 1 di Kecamatan Teluk Waru, 1 di Kecamatan Bula Barat dan 1 di Kecamatan Seram Timur,” ungkap Alkatiri.
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten SBT ini membeberkan, total SPPG mandiri di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini berjumlah 11 unit.
Dia mengaku, masih ada 5 SPPG dari kategori mandiri ini berada pada tahap penilaian dan persiapan untuk beroperasi, diantaranya SPPG Desa Fattolo Kecamatan Bula, SPPG Desa Ondor Kecamatan Pulau Gorom, SPPG Desa Usun Kataloka Kecamatan Pulau Gorom, SPPG Desa Amarwatu Kecamatan Gorom Timur dan SPPG di Kecamatan Siwalalat.
“SPPG mandiri di SBT ada 11. Yang 6 sudah beroperasi berarti masih ada 5 yang belum,” bebernya.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan SBT ini menuturkan, keberadaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT melalui Dinas Ketahanan Pangan setempat tidak memiliki kewenangan lebih dalam program pemerintah pusat ini.
Ia berujar, dalam perannya, mereka hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dari SPPG, mengontrol perkembangan, memastikan waktu beroperasi dan pemerima manfaat program MBG.
Sementara para investor atau mitra BGN yang membangun SPPG di daerah ini, mereka memiliki akses untuk berkomunikasi langsung dengan BGN melalui jajarannya di masing-masing tingkatan.
“SPPG mandiri ini proses pembangunannya oleh mitra atau investor. Kita cuma dilaporkan perkembangannya, proses mereka itu langsung dengan BGN. Kita cuma fungsinya pengawasan, kontrol perkembangannya sampai di mana, kapan operasi, penerima manfaatnya berapa banyak,” tuturnya (JS-01)
Discussion about this post