Bula, JENDELASERAM.COM — Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Risman Sibualamo menilai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Keselamatan setempat sangat sigap menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kota Bula dan sekitarnya.
Sibualamo menyebut, di tengah keterbatasan armada Damkar dan fasilitas, petugas Damkar SBT selalu sigap dalam menjinakkan titik api pada sejumlah lokasi.
“Yang sudah terjadi di lahan warga dan juga di beberapa titik, termasuk di PLN, belakang kantor pengadilan agama dan beberapa lain itu sudah kita lihat bahwa dinas pemadam kebakaran cukup berjibaku, sekalipun dengan keterbatasan mobil pemadam kebakaran yang cuma satu unit,” ucap Sibualamo kepada wartawan di Bula pada Senin (03/08/2026).
Dia menuturkan, kekurangan armada dan fasilitas telah menjadi perhatian lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT untuk dilakukan penambahan.
“Ini menjadi perhatian kita semua, semoga ke depan bisa menambah satu unit lagi, supaya kita bisa mengantisipasi kejadian serupa,” tuturnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa DPRD SBT tidak pernah diam dengan masalah Karhutla dan krisis air bersih di Kota Bula.
“Bukan berarti DPRD diam, tidak. Apa pun yang disampaikan itu bagian daripada teguran buat kita semua, kita tidak anti kritik terhadap yang disampaikan itu, terima kasih, tetapi komunikasi-komunikasi non formal itu sudah disampaikan kepada dinas-dinas terkait,”
Dia berujar, puncak Karhutla di Kota Bula pada beberapa waktu lalu, saat itu dia sedang berada di luar SBT untuk mengikuti rangkaian sejumlah kegiatan.
Ketua DPC PKB ini mengaku, komunikasi antar sesama DPRD maupun Pemkab SBT secara intens dilakukan sebagai bentuk respon terhadap bencana alam ini.
“Ini menjadi tanggungjawab buat kita semua, bahwa bagaimana caranya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dan bisa memadamkan kebakaran tersebut,” ujarnya.
Disinggung terkait dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan Karhutla dan krisis air bersih di Kota Bula, dia menyebut ada anggaran BTT sekitar Rp 1,5 miliar pada APBD tahun anggaran 2026 ini.
Menurutnya, jika Pemkab SBT merasa kewalahan dalam penanganan masalah Karhutla dan krisis air bersih ini maka bisa menggunakan anggaran tersebut.
“Setiap tahun itu kita punya BTT itu ada. Saya kira tanpa DPRD memanggil itu sudah tahu itu. Kalau saya tidak salah ingat itu di tahun 2026 itu 1,5 miliar. Tapi tadi sudah diskusi dengan teman-teman bahwa kalau dianggap memang yang disampaikan mengalami keterbatasan, mungkin sehari dua ini kita menyurat dinas-dinas terkait untuk membicarakan masalah penanggulangan bencana dengan BTT itu,” tutupnya (JS-01)
Discussion about this post